KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

         Pengertian dari Ekonomi Makro bisa disimpulkan bahwa Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian hubungan kausal yang dipelajari dalam ekonomi makro, pada intinya adalah hubungan antarvariabel ekonomi agregatif (secara keseluruhan), seperti tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving (tabungan), investasi nasional, tingkat bunga, jumlah uang yang beredar, neraca pembayaran, stok kapital nasional, utang pemerintah, dan sebagainya.
Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh negara sangat tergantung pada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. berikut penjelasannya.

1. Tujuan-tujuan Kebijakan Ekonomi Makro
       Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro dapat dibedakan kepada empat aspek berikut:

a.menstabilkan kegiatan ekonomi / price level stability.

b.mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi / high employment level. Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan kesempatan kerja adalah peran pemerintah dalam perluasan kesempatan kerja, pendekatan demand dan supply of labor dalam perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya perluasan kesempatan kerja, human capital sebagai upaya efektif perluasan kerja, keuangan negara dan kesempatan kerja, kebijakan ketenagakerjaan, serikat kerja, hubungan industrial, sistem ekonomi dan kesempatan kerja.
 

c. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh / long-term economic growth. Pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah :
(1) berlangsung terus menerus,
(2) disertai dengan terciptanya lapangan kerja,
(3) tidak merusak lingkungan,
(4) lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk,
(5) disertai dengan distribusi pendapatan yang adil,
(6) kontribusi sektoral yang merata,
(7) tidak meninggalkan sektor pertanian,
(8)kenaikannya riil,
(9) penyumbang terbesar PDB adalah warga domestik, bukan asing.

d. Kestabilan nilai tukar / exchange rate stability. Nilai tukar merupakan nilai uang secara eksternal, yang tinggi rendahnya berdampak pada berbagai aspek ekonomi dan sosial lainnya, misalnya :
(1) impor dan ekspor,
(2) APBN dan APBD,
(3) kesehatan dan pendidikan,
(4) transportasi,
(5) industri dalam negeri,
(6) politik,
(7) daya beli masyarakat,
(8) dunia perbankan,
(9) sektor pertanian, kelautan, peternakan, sektor properti , dan sebagainya.

 

2. Bentuk-bentuk Kebijakan Ekonomi Makro.

a. Kebijakan Fiskal
      Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan dalam bidang per-pajakan (T) dan pengeluaran pemerintah (G) dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran /permintaan agregat dalam perekonomian Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan. Caranya dengan : menambah atau mengurangi PAJAK dan SUBSIDI.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
a. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
b. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
c. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal (Fiscal Policy) adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran. Prosesnya adalah;

a. Pengurangan pajak penghasilan → akan menambah daya beli masyarakat dan akan meningkatkan pengeluaran agregat.
b. Peningkatan pengeluaran agregat dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa maupun untuk menambah investasi.
c. Selanjutnya dalam masa inflasi atau ketika kegiatan ekonomi telah full employment, langkah sebaliknya harus dilakukan yaitu ; pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah akan dikurangi.
d. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran/permintaan agregat dan mengurangi tekanan Inflasi.

Secara garis besar berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dpt digolongkan sebagai berikut :

1. Pajak langsung : yaitu pajak/jenis pungutan pemerintah yg.secara langsung dikumpulkan dari wajib pajak, misal ; PPh.
2. Pajak tak langsung : yaitu pajak yg.beban pemungutannya dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain, misal ; PPn, & PPn BM Pajak impor dsb.
Demikian pula perubahan-perubahan sebaliknya. Pemerintah seringkali menghadapi masalah defisit anggaran. Ada beberapa sumber pembiayaan defisit anggaran :
1. Pajak.
2. Mencetak Uang Baru.
3. Pinjaman Masyarakat Dalam Negeri.
4. Pinjaman Masyarakat Luar Negeri.

b. Kebijakan Moneter
      Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk MENAMBAH atau MENGURANGI jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
a. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
b. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation). Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate). Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio). Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion).Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

3. Tolak Ukur Stabilitas Moneter
           Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki target dan ukuran keberhasilan. Hal ini penting, untuk mengukur atau sebagai acuan, apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Dalam perekonomian beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kebijakan moneter adalah :
1. Jumlah Uang Beredar (JUB)
Dari kelima indikator tersebut, hanya JUB yang tidak dapat dimonitor dan dirasakan lansung oleh masyarakat, sementara itu indikator nomor 2 sampai dengan 5, relatif dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan alasan ini, berikut ini akan dijelaskan secara ringkas dari keempat indikator tersebut

2. Laju inflasi yang cukup rendah terkendali
Bagi dunia perbankan laju inflasi yang tinggi akan menimbukan kesulitan bagi Bank untuk mengerahkan dana masyarakat, karena dengan inflasi yang tinggi tersebut, tingkat bunga riil (bunga nominal-inflasi) akan menurun, sehingga mengurangi keinginan masyarakat untuk menyimpan kekayaannya dalam produk-produk perbankan. Dampak selanjutnya adalah, bunga riil yang menurun bila dibandingkan tingkat bunga riil di luar negeri akan memicu larinya dana masyarakat ke luar negeri, karena dirasakan masyarakat lebih menguntungkan menyimpan dananya di luar negeri.

3. Suku bunga pada tingkat yang wajar
Selain yang telah sering dijelaskan sebelumnya, bahwa dari sisi masyarakat tingginya suku bunga memang akan menambah keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, namun di sisi lain, tingginya suku bunga tersebut akan mengurangi niat dunia usaha untuk mengambil kredit bagi pengembangan usahanya. Akibatnya dana yang sudah terlanjur masuk ke perbankan dengan adanya bunga tinggi tersebut, tidak dapat tersalurkan dan menimbulkan permasalahan baru bagi perbankan, yakni, Kemana dana masyarakat tersebut akan disalurkan ? Apabila masalah ini tidak segera mendapat jalan keluar, maka perbankan terancam akan menghadapi masalah likuiditas dan tentu saja masalah penghasilan dari bunga yang seharusnya diperoleh.

4. Nilai tukar rupiah yang realistis, dan
Nilai tukar yang stabil tentu akan lebih memberi iklim kepastian bagi semua pelaku usaha, termasuk sektor perbankan, dunia usaha dan masyarakat. Nilai tukar rupiah yang rendah saat ini dapat dijadikan saat yang baik dunia usaha yang berorientasi ekspor, dan ini dapat memicu peningkatan permintaan kredit dari dunia usaha untuk melanjutkan dan meningkatkan produk ekspornya.

5. Ekspektasi/harapan masyarakat terhadap moneter
Meskipun lebih sulit untuk diukur, namun ekspektasi masyarakat mulai mendapat perhatian besar dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia. Ekspektasi umumnya terjadi melalui ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi dan ekspektasi terhadap nilai tukar. Ekspektasi masyarakat yang berlebihan terhadap besaran inflasi akan mendorong semakin tingginya harga-harga, sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk dalam negeri yang akan diekspor. Sementara itu, ekspektasi masyarakat yang negatif terhadap nilai tukar akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada mata uang rupiah, sehingga dapat memicu mengalirnya dana masyarakat keluar negeri.


4. Strategi Kebijakan Moneter
       Untuk mendapatkan indikator moneter seperti disyaratkan di atas, pemerintah yang dalam hal ini otoritas moneter, memerlukan strategi yang tepat dan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Secara umum, strategi moneter yang dapat dipilih antara lain adalah :
1. Startegi Kebijakan moneter longgar (Easy Monetary Policy) atau Strategi kebijakan moneter ketat (Tight Monetary Policy).
Kebijakan moneter longgar akan ditempuh untuk menggiatkan kembali perekonomian yang sedang lesu, dengan cara mempermudah dan menambah jumlah uang beredar, agar permintaan konsumsi naik.

2. Countercyclical Monetary Policy atau Accomodative Monetary Policy Countercyclical Monetary Policy
Untuk memperlunak konjungtur/naik turunnya perekonomian, pemerintah perlu secara aktif malakukan intervensi di pasar uang, yakni dengan melakukan ekspansi moneter disaat perekonomian menghadapi masa resesi dan melakukan konstraksi moneter saat perekonomian mengalami boom/laju yang terlalu cepat. Penjelasan ini dapat dilihat pada gambar berikut

3. Accomodatice Monetery Policy
Pendapat kedua mengatakan, bahwa sebaiknya pemerintah menghindari intervensi untuk memperlunak konjungtur perekonomian yang terjadi, dan membiarkannya terjadi secara alami. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran:

a. Ekspektasi masyarakat dapat mengalahkan dampak dari variabel-variabel moneter lainnya. Dengan kata lain, masyarakat telah mengantisipasi setiap kebijakan yang akan diterapkan oleh masyarakat.
b. Kebijakan pemerintah tidak dapat memberi dampak secara langsung dan segera. Sebagai contoh; kebijakan moneter longgar yang ekspansif yang diterapkan saat ekonomi lesu/resesi, tidak akan segera kelihatan dampaknya saat itu juga, namun butuh waktu dan itu dapat terjadi justru ketika perekonomian telah mencapai tahap boom.


5. Efektifitas kebijakan Moneter

           Yang dimaksud dengan efektifitas kebijakan moneter adalah, sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah (apapun bentuknya), memberi dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat, dalam arti :
a. dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
b. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c. dapat meningkatkan kesempatan kerja
d. dapat meningkatkan penerimaan devisa negara
e. serta memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya

Teori yang membicarakan mengenai efektifitas kebijakan moneter ini diantaranya adalah :
a. Teori Natural Rate Hypothesis, yang percaya bahwa kebijakan hanya akan efektif dan memberi dampak dalam jangka pendek saja, namun tidak akan efektif untuk jangka panjang
b. Teori Rational Expectation Hypothesis, yang percaya bahwa baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, kebijakan moneter tidak akan efektif untuk memberi pemahaman yang lebih baik mengenai kedua teori tersebut, perhatikan contoh kasus berikut ini. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat, pemerintah akan menempuh kebijakan ekspansif (kebijakan moneter longgar).

3. Kebijakan Segi Penawaran
Merupakan kebijakan pendapatan (incomes policy), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan kerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan.
Kebijakan segi penawaran lebih menekankan kepada:
a. meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja
b. meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya.

6. Masalah dan Kesulitan Penerapan Kebijakan Moneter diNegara Berkembang
     Pemerintah (dalam hal ini Bank Sentral) harus menggunakan kebijakan moneter untuk mempengaruhi pengeluaran swasta dan masyarakat ke arah yang dinginkan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Pada waktu resesi dan tingkat pengangguran tinggi, pemerintah harus berusaha meningkatkan seluruh pengeluaran masyarakat antara lain dengan cara meningkatkan penawaran uang dalam masyarakat. Turunnya suku tingkat bunga menimbulkan gairah investasi yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat, dan akhirnya menurunkan tingkat harga dan menaikkan output nasional. Kebijakan moneter yang dapat dilakukan untuk mecapai tujuan ini adalah mengurangi tingkat cadangan minimum, menurunkan tingkat bunga dan membeli surat-surat berharga dari masyarakat. 
        Pada masa inflasi dan ekonomi yang memanas, kebijakan moneter dilakukan haruslah berjalan ke arah yang sebaliknya.
Dengan demikian, salah satu tugas dari kebijakan moneter adalah menyediakan pertambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan lancar. Pada masa terjadi kelebihan permintaan dan inflasi, penawaran uang dalam masyarakat harus dikurangi. Dinegara-negara berkembang kebijakan ini harus mencakup juga kebijakan untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat, yaitu dengan berusaha menarik uang tersebut dari tangan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat pengeluarannya. Cara yang dapat ditempuh dengan menarik uang tersebut ke dalam sistem perbankan, misalnya dengan cara memberikan bunga yang tinggi kepada nasabah deposito berjangka.

7. Kebijakan Moneter dalam Pembangunan
          Masalah dan cakupan dalam pembahasan makroekonomi dapat digolongkan atas empat kelompok besar, yaitu pertumbuhan ekonomi (growth), inflasi (inflation), pengangguran (unemployment) dan necara pembayaran (balance of payment). Untuk menangani persoalan-persoalan makroekonomi tersebut, misal ingin meningkatkan atau mengejar pertumbuhan ekonomi pada suatu tingkat tertentu, secara teoritis dapat didekati dengan dua cara, yaitu :

1. Demand management. Pendekatan ini dilakukan pada upaya pengendalian makroekonomi yang bertumpu pada pengelolaan permintaan agregat atau aggregate demand (AD), artinya demand management adalah kebijakan pengendalian makroekonomi yang utama. Ada dua kebijakan pokok dengan pendekatan ini yaitu kebijakan fiskal (fiscal policy) dan kebijakan moneter (monetary policy). 
   Kebijakan fiskal biasanya eksekusinya lambat, karena untuk meng-implementasikannya harus melalui prosedur yang cukup panjang,misalnya perlu pembahasan (public hearing) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun demikian, dari segi efektivitas kebijakan ini lebih ampuh. Di sisi lain, kebijakan moneter, merupakan kebijakan yang dapat dieksekusi secara cepat atau dapat dilakukan seketika, karena kebijakan ini dimiliki oleh otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia. Namun, seringkali pengaruh kebijakan tersebut lambat dan tidak selalu seperti yang diharapkan dan biasanya sifatnya untuk mengatasi masalah dalam jangka pendek atau sesaat saja.

2. Supply Management. Upaya pengendalian makroekonmi dengan pendekatan ini sampai saat ini masih sulit dilakukan, karena menyangkut teknologi yang sifatnya jangka panjang. Teori Keynes yang merupakan demand side dari makroekonomi masih mendominasi kebijakan yang dipegang pada sebagian besar negara. Apa yang terjadi dengan harga dan output (GNP) hanya mengikuti apa yang terjadi dengan permintaan agregat. Sehingga kebijakan-kebijakan makro harus diarahkan bagaimana mempengaruhi permintaan agregat agar pada tingkat yang sesuai dengan yang diinginkan. Menurut dasar logika ini, penawaran agregat (aggregat supply) dianggap seolah-olah sebagai sesuatu yang (paling tidak dalam jangka pendek) tidak dapat dipengaruhi secara langsung, tetapi hanya secara tidak langsung lewat permintaan agregat.
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pemikiran makro ekonomi Keynes dengan demand managemant masih mendominasi dalam memecahkan persoalan-persoalan makroekonomi.



 

ALAT PENGAMAT PRESTASI KEGIATAN EKONOMI
          Beberapa jenis data makroekonomi dapat digunakan untuk menilai prestasi kegiatan perekonomian pada suatu tahun tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya. Alat pengamat kegiatan suatu perekonomian yang terutama adalah:
1. Pendapatan Nasional
2. Penggunaan Tenaga Kerja Dan Pengangguran
3. Tingkat Perubahan Harga-Harga
4. Neraca Perdagangan Dan Neraca Pembayaran

PENDAPATAN NASIONAL

I. Pengertian Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional dapat dipandang dari dua segi, yaitu dari segi earning dan segi product.
1. Dari Segi Earning.
Gross National Income (GNI) adalah jumlah dari seluruh pendapatan, seperti upah, sewa, bunga modal dan laba perusahaan yang telah diterima oleh seluruh masyarakat selama menghasilkan produk nasional tersebut (biasanya selama satu tahun).
2. Dari Segi Product
Gross National Product (GNP) adalah jumlah nilai dari barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat suatu negara dalam satu tahun dihitung menurut harga dasar.
Perbedaan GNP dan GDP:

a. GNP (Gross National Product) meliputi barang-barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat suatu negara, baik yang berada dalam negeri maupun yang berda diluar negeri.

b. GDP (Gross Domestic Bruto) meliputi barang-barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam wilayah negara tersebut, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing.
Untuk Indonesia pada saat ini pada umumnya PDB(GDP) > PNB, Karena nilai barang dan khususnya jasa orang Indonesia yang bekerja di luar negeri pada umumnya dihargai lebih murah dibandingkan dengan orang asing.

II. Pentingnya Menghitung Pendapatan Nasional

Beberapa peranan penting pendapatan nasional antara lain:
1. Pendapatan nasional merupakan alat pengukur bagi tinggi rendahnya tingkat hidup atau kemakmuran suatu bangsa yang secara kuantitatif, artinya tingkat hidup suatu bangsa atau masyarakat ditentukan oleh pendapatan perkapita.
2. Pendapatan nasional berguna untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara yang bersangkutan, misalnya agraris atau industri. Disamping besarnya peranan masing-masing sektor tersebut dalam pembentukan pendapatan nasional.
3. Pendapatan nasional berguna untuk mengetahui dan memperbandingkan kegiatan ekonomi masyarakat itu sendiri dari tahun ke tahun.

III. Cara Menghitung Pendapatan Nasional
Beberapa kesulitan yang sering dihadapi pada waktu akan melakukan perhitungan dan penjumlahan pendapatan nasional adalah:
1. Kurang lengkapnya statistik dari berbagai sektor kegiatan ekonomi.
2. Suatu kesalahan yang mudah terjadi pada saat melakukan perhitungan adalah timbulnya perhitungan dobel (double accounting).
Agar tidak terjadi perhitungan dobel, maka didalam menghitung besarnya GNP, perhitungan nilai barang didasarkan pada:
1. Final Product atau hasil akhir, yaitu jumlah barang yang diproduksi dalam bentuk barang jadi dalam waktu satu periode.
2. Value added, yaitu nilai yang ditambahkan.

Dalam menghitung pendapatan nasional dapat digunakan tiga metode pendekatan yaitu:

1. Metode Produksi (Production Approach)
Pendapatan nasional diperoleh dengan cara menghitung semua nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi. Atau dapat juga dengan cara menjumlahkan secara total seluruh nilai tambah (Value added) dari semua sektor kegiatan ekonomi.

2. Metode Pendapatan (Income Approach)
Pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan seluruh warga masyarakat yang berasal dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, yaitu sewa, upah, bunga dan profit.
Metode pendapatan digunakan untuk menghitung balas jasa yang diterima oleh masyarakat selama satu tahun. Hasil penghitungannya disebut Pendapatan Nasional (Yearly Income, dilambangkan dengan Y). Pendapatan Nasional adalah total nilai balas jasa yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam satu tahun. Pendapatan masyarakat terdiri dari:
a. Tenaga kerja memperoleh balas jasa berupa upah/gaji (w = wage)
b. Modal memperoleh balas jasa berupa bunga (i = interest)
c. Tanah dan SDA memperoleh balas jasa berupa sewa (r = rent)
d. Pengusaha memperoleh balas jasa berupa laba (p = profit)
e. Penghasilan campuran (mixed income) yang merupakan gabungan dari upah/gaji, bunga, sewa, dan laba.

yang persamaan secara matematis adalah sebagai berikut
Hasil perhitungan dengan menggunakan metode atau pendekatan pendapatan sering disebut dinamakan pendapatan nasional atau PN (national income),

Rumus PN :
Pendapatan Nasional = Pendapatan Nasional Neto - Pajak Tidak Langsung + Subsidi

3. Metode Pengeluaran (Expenditure Approach)
Pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu konsumsi rumah tangga, investation domestic bruto, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih.
Metode pengeluaran atau pembelanjaan digunakan untuk menghitung pengeluaran atau pembelanjaan masyarakat selama satu tahun. Hasil penghitungannya disebut Pembelanjaan Nasional (National Spending). Pembelanjaan Nasional adalah total pembelanjaan masyarakat suatu negara selama satu tahun. Pengertian masyarakat disini menunjuk pada para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi terdiri dari:
a. Pengeluaran para konsumen disebut konsumsi (C = Consumption)
b. Pengeluaran para produsen disebut investasi (I = Investment)
c. Pengeluaran pemerintah disebut pembelanjaan pemerintah (G = Governtmen Expenditure)

4. Pengeluaran masyarakat luar negeri disebut ekspor netto (Xn = Net Export), selisih antara ekspor (X = Export dan impor (M = Import).
Jadi pembelanjaan nasional terdiri dari
Hasil perhitungan dengan menggunakan metode ini dinamakan dengan
produk nasional bruto atau PNB (gross national product).
Rumusnya adalah
PDB = C + G + I + ( X - M ) atau
Produk Domestik Bruto = pengeluaran rumah tangga + pengeluaran pemerintah + pengeluaran investasi + ( ekspor - impor )

IV. KOMPONEN-KOMPONEN PENDAPATAN NASIONAL
Komponen-komponen Pendapatan Nasional merangkai hubungan antara ketiga metode atau pendekatan Pendapatan Nasional. Komponen-komponen Pendapatan Nasional yaitu:
1. PDB (GDP).
PDB (Produk Domestik Bruto) atau GDP (Gross Domestic Product) merupakan nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat selama satu tahun. Atau hasil output produksi dalam suatu perekonomian dengan tidak memperhitungkan pemilik faktor produksi dan hanya menghitung total produksi dalam suatu perekonomian saja.

Rumusnya adalah
PDB = C + G + I + ( X - M )
atau produk domestik bruto = pengeluaran rumah tangga + pengeluaran pemerintah + pengeluaran investasi + ( ekspor - impor )

2. PNB (GNP).
Produk Nasional Bruto adalah hasil produksi dalam suatu wilayah yang telah dikurangi hasil faktor produksi yang pemiliknya bukan berasal dari dalam perekonomian serta ditambah nilai faktor produksi dari dalam perekonomian yang berada di luar daerah perekonomian.
PNB (Produk Nasional Bruto) atau GNP (Gross National Product) diperoleh dengan cara:
Produk Nasional Bruto = PDB + hasil faktor produksi milik domestik yang ada di luar negeri - hasil output faktor produksi milik luar negeri yang ada di dalam negeri

3. PNN (NNP).
Pengertian Produk Nasional Netto adalah produk nasioanl yang memperhitungkan pengeluaran investasi neto dengan mengurangi investasi bruto dengan depresiasi. PNN (Produk Nasional Netto) atau NNP (Net National Product) dihitung dengan cara:
PNB -Depresiasi atau penyusutan.
Atau: Produk Nasional Netto = Produk Nasional Bruto - Depresiasi

4. PN (NI).
Pendapatan Nasional merupakan pendapatan yang memperhitungkan balas jasa atas faktor produksi dengan mengurangi produk nasional neto dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi .
PN (Pendapatan Nasional) atau NI (National Income) dihitung dengan cara:
PNB - Pajak Tidak Langsung (Ti = Indirect Tax).
Atau Pendapatan Nasional = Pendapatan Nasional Neto - Pajak Tidak Langsung + Subsidi

5. PI. Yrtk = PN - (Cadangan + Pajak Usaha). Hasilnya disebut Pendapatan Perseorangan (PI = Personal Income atau Yrtk).
6. Pendapatan Disposable (Yd).
Pengertian Pendapatan Personal Disposable adalah penghasilan individu dalam suatu perekonomian yang bersih dan sudah bisa dibelanjakan secara keseluruhan setelah pendapatan nasional dikurangi dengan pajak penghasilan perseorangan.
Yrtk dikurangi dengan pajak Pribadi dan ditambah dengan Pembayaran Transfer (Tr = Transfer Payment) dari pemerintah, hasilnya disebut Pendapatan Disposabel. Pendapatan disposabel akan digunakan untuk konsumsi (C = Consumption) dan ditabung (S = Saving). Yd = C + S.

2 { ADD KOMENTAR }:

Search

Memuat...