Tampilkan postingan dengan label B I. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label B I. Tampilkan semua postingan

STATEMENT KEBIJAKAN MONETER

I. STATEMENT KEBIJAKAN MONETER

 Perbaikan kondisi ekonomi global terus berlangsung meskipun dibayangi risiko ketidakpastian prospek pemulihan ekonomi AS dan perlambatan ekonomi China. Pertumbuhan ekonomi global yang terus membaik didukung oleh tingginya pertumbuhan negara emerging market serta mulai membaiknya perekonomian di Eropa. Kinerja perekonomian Eropa yang membaik terutama didukung oleh kinerja ekspor industri yang membaik dan hasil stress test perbankan Eropa yang lebih baik dari perkiraan sehingga meredakan tekanan di pasar keuangan global. Hal itu tercermin dari kinerja pasar saham global yang meningkat serta persepsi risiko yang terus membaik. Namun demikian, pemulihan ekonomi global tersebut dibayangi oleh ketidakpastian yang berasal dari perkembangan sejumlah indikator ekonomi AS yang dalam beberapa bulan terakhir mengindikasikan adanya perlambatan ekspansi ekonomi. Sektor konsumsi AS masih dihadapkan pada permasalahan credit crunch dan pengangguran yang meningkat. Aktivitas industri AS juga menurun, merespons pelemahan konsumsi domestik. Selain itu, risiko pemulihan ekonomi global juga datang dari China. Perkonomian China mengalami pertumbuhan yang melambat sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah China untuk menghindari terjadinya overheating.

Kondisi ekonomi global yang terus membaik berdampak positif bagi perkembangan perekonomian domestik. Pemulihan ekonomi global yang masih berlangsung mendukung perbaikan kinerja ekspor, terutama ekspor manufaktur. Selain itu, daya beli masyarakat yang relatif stabil akan mendorong tetap kuatnya permintaan domestik. Pertumbuhan ekspor dan permintaan domestik yang meningkat direspons positif melalui perbaikan kinerja investasi. Perkembangan positif investasi terutama terlihat pada investasi non-bangunan, tercermin dari meningkatnya pertumbuhan impor barang modal, bahan baku dan penjualan kendaraan niaga. Membaiknya pertumbuhan investasi didukung pula oleh iklim investasi domestik yang kondusif serta penyempurnaan berbagai peraturan di bidang investasi. Dari sisi sektor-sektor ekonomi, perkembangan di hampir seluruh sektor menunjukkan kinerja yang membaik sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan domestik. Sektor-sektor utama yang mencatat kinerja cukup tinggi yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotal dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Dari sisi harga, tekanan inflasi pada Juli 2010 meningkat cukup tinggi didorong oleh faktor non-fundamental, terutama dari kelompok volatile food. Pada bulan Juli 2010 inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat sebesar 1,57% (mtm) atau 6,22% (yoy) meningkat dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,97% (mtm) atau 5,05% (yoy) akibat ketidakpastian musim, gangguan produksi dan distribusi terkait curah hujan yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan kenaikan yang signifikan pada harga bahan pangan terutama beras dan kelompok aneka bumbu yang rentan terhadap perubahan cuaca. Kenaikan harga pada bulan Juli 2010 tersebut bahkan jauh lebih tinggi dari rata-rata historis harga kelompok bahan pangan. Di kelompok inti, inflasi relatif terjaga, didukung oleh kecukupan respons penawaran terhadap peningkatan permintaan dan nilai tukar yang cenderung terapresiasi. Dengan demikian, sebagian besar faktor meningkatnya inflasi terjadi karena faktor musiman, dan karenanya perlu menjaga agar hal ini tidak bedampak pada peningkatan ekspektasi inflasi ke depan. Mencermati perkembangan harga hingga bulan Juli 2010 dan kecenderungan meningkatnya konsumsi terkait faktor musiman perayaan keagamaan, inflasi IHK untuk keseluruhan tahun 2010 diperkirakan akan menuju batas atas target inflasi Bank Indonesia.
Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan masih tetap solid. Meningkatnya kegiatan ekonomi domestik diperkirakan akan memacu impor meningkat lebih tinggi dan dapat menyebabkan surplus transaksi berjalan sedikit lebih rendah. Peningkatan impor terjadi baik di sektor migas maupun non-migas sejalan dengan penyerapan ekonomi domestik yang cenderung meningkat menjelang perayaan hari raya keagamaan. Meskipun demikian, peningkatan impor tersebut masih diimbangi oleh peningkatan ekspor yang masih tinggi, sejalan dengan kondisi ekonomi global yang  kondusif serta harga komoditas yang bertahan di level yang tinggi. Transaksi modal dan finansial  diperkirakan masih mencatat surplus yang didukung oleh persepsi positif investor asing terhadap prospek perekonomian Indonesia. Hal itu tercermin dari meningkatnya aliran pada kelompok investasi portofolio. Peningkatan investasi portofolio oleh investor asing tersebut mengimbangi kelompok investasi langsung yang mencatat penurunan surplus serta kelompok investasi lainnya yang mencatat defisit. Dengan berbagai perkembangan tersebut, cadangan devisa per 30 Juli 2010 sebesar 78,8 miliar dolar AS atau setara dengan 6,03 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Kondisi fundamental perekonomian domestik yang solid dan pasar keuangan global yang kondusif menopang pergerakan rupiah. Selama bulan Juli, secara rata-rata, nilai tukar rupiah sebesar Rp9.042 per dolar AS, atau menguat 1,07%. Apresiasi rupiah di bulan Juli 2010 tersebut juga disertai dengan volatilitas yang menurun. Tingkat volatilitas rupiah selama bulan Juli 2010 mencapai 0,19%, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 0,51%. Stabilnya pergerakan rupiah tersebut antara lain dipengaruhi oleh relatif stabilnya kondisi ekonomi global, kondisi permintaan dan pasokan valas di pasar domestik yang terjaga dan implementasi kebijakan pengelolaan arus modal, antara lain melalui kebijakan one month holding period SBI yang diterapkan sejak 7 Juli 2010.
Kinerja di pasar keuangan secara umum terjaga. Kondisi ini tercermin pada perkembangan di Pasar Uang Antar-bank (PUAB) overnight (O/N) dengan suku bunga yang tetap terjaga di sekitar BI Rate, pertumbuhan besaran moneter (M1) yang meningkat sesuai dengan peningkatan kegiatan ekonomi, serta perkembangan di pasar saham dan di pasar Surat Utang Negara (SUN) yang membaik. Kondisi makroekonomi yang stabil dan faktor risiko eksternal yang cenderung turun mendorong peningkatan harga aset, termasuk indeks harga saham gabungan (IHSG). Penguatan IHSG pada Juli 2010 terkait dengan dampak faktor kebijakan BI Rate dan Paket Kebijakan Penguatan Manajemen Moneter dan Pengembangan Pasar Keuangan dan kenaikan outlook sovereign credit rating Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, IHSG menguat 5,3% dan mampu mencapai level tertinggi yaitu 3.096,8 pada 29 Juli 2010 sebelum ditutup pada akhir Juni 2010 di level 3.069,68. Penguatan IHSG juga diikuti oleh penguatan Surat Berharga Negara (SBN). Selain nilai tukar yang stabil, perbaikan rating dan prospek ekonomi ke depan yang positif, kinerja SBN juga ditopang oleh terbatasnya risiko fiskal serta kesinambungan fiskal yang masih terjaga. Dari sisi kebijakan moneter, penguatan kinerja SBN juga dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada level 6,5% serta penerapan one month holding period SBI.

Stabilitas sistem keuangan masih terjaga, didukung oleh kondisi sektor perbankan yang tetap kuat. Terjaganya stabilitas sektor keuangan didukung oleh kondisi sektor perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, serta membaiknya fungsi intermediasi perbankan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tingginya  rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) perbankan saat ini yang mencapai 17,4 % dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5,0%. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan tercermin pada angka pertumbuhan kredit yang sampai dengan akhir Juli 2010 tumbuh sebesar 19,6% (yoy). Hal itu sejalan dengan meningkatnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian yang semakin membaik.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati pertumbuhan kredit perbankan tersebut agar tetap dalam koridor pencapaian rencana pemberian kredit sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) terutama kredit untuk tujuan produktif, dan sejalan dengan peningkatan di sisi suplai perekonomian. Hal ini ditempuh untuk memastikan agar peningkatan di sisi permintaan dapat diimbangi sisi penawaran secara memadai sehingga tidak menimbulkan tekanan inflasi yang berlebihan.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 4 Agustus 2010 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 6,5%. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perkembangan terkini dan prospek perekonomian yang secara umum menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Namun demikian, meningkatnya tekanan inflasi akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus. Bank Indonesia akan menempuh kebijakan moneter dan perbankan yang diperlukan agar perkembangan inflasi ke depan tetap berada pada sasaran yang ditetapkan, yaitu sebesar 5% ± 1% untuk tahun 2010 dan 2011. Dewan Gubernur memandang BI Rate pada level 6,5% saat ini dipandang masih cukup memadai untuk menjaga ekspektasi inflasi ke depan dengan tetap mewaspadai mulai meningkatnya inflasi. Dalam kaitan ini, dalam waktu dekat Bank Indonesia akan menempuh langkah-langkah untuk memperketat pengendalian likuiditas dengan tanpa berdampak pada terganggunya intermediasi perbankan, khususnya melalui penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM).

Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang

Krisis keuangan global yang terjadi sejak triwulan akhir 2008 tak pelak telah membuat laju aktivitas perekonomian melambat sampai awal tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari awal tahun sampai triwulan III-2008 seakan tidak terlihat karena imbas krisis global tersebut. Lesunya kondisi ekonomi tersebut terus berlanjut hingga awal 2009. Sektor konsumsi masyarakat yang selalu menjadi motor penggerak pertumbuhan turut larut dalam keterperosokan. Faktor daya beli yang melemah akibat kerugian di berbagai sektor ekonomi tak urung membuat masyarakat melakukan penghematan. Di sisi lain melemahnya ekspor berakibat pula pada turunnya produktivitas ekonomi yang pada gilirannya berdampak pula ke daya beli masyarakat. Perbankan pun sebagai urat nadi perekonomian ikut merasakan dampaknya. Sektor riil sebagai penopang utama penyaluran kredit melemah. Dana pihak ketiga sebagai sumber likuiditas sempat merosot. Rentannya industri keuangan dunia sempat pula menerpa perbankan. Walaupun pemerintah meningkatkan threshold nilai tabungan yang dijamin untuk menghindari keluarnya dana masyarakat dari sistem perbankan waktu itu, namun hal tersebut belum cukup ampuh manakala negara-negara tetangga justru menerapkan jaminan penuh terhadap dana nasabahnya. Hal tersebut membuat kondisi likuiditas perbankan terutama bank-bank kecil menjadi rentan. Segmentasi perbankan yang menyebabkan tingginya volatilitas Pasar Uang Antar Bank (PUAB), membuat beberapa bank kecil semakin mengalami kesulitan likuiditas. Ini merupakan respon yang wajar saat itu dimana seluruh bank lebih mengutamakan konsolidasi kekuatan internalnya untuk bertahan dalam kondisi krisis ekonomi global.

Kondisi krisis di atas berangsur-angsur mereda sejak seluruh dunia melakukan kebijakan stimulus fiskal dan melonggarkan kebijakan moneternya termasuk Indonesia. Di sisi fiskal diarahkan untuk memperbesar stimulus perekonomian dengan tetap menjaga prospek kesinambungan fiskal.
Di awal tahun Pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan subsidi seperti subsidi BBM, listrik, pupuk dan subsidi pangan. Berbagai program peningkatan padat karya juga diimplementasikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu pemerintah juga memberikan keringanan pajak bagi dunia usaha untuk tetap mendorong kegiatan produksi. Sementara itu di sisi moneter, Bank Indonesia telah melonggarkan kebijakannya guna mendorong kegiatan ekonomi dengan tetap menjaga tingkat inflasi pada kisaran yang telah ditetapkan. Selain itu aspek stabilitas sistem keuangan menjadi fokus utama terutama terkait dengan ketidakpastian yang terjadi selama periode krisis sampai triwulan I-2009. Kebijakan lain yaitu dengan meredam kondisi ketidakpastian di pasar keuangan global melalui peningkatan cadangan devisa dan penguatan instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT). Berbagai kebijakan di atas mulai terasa sejak triwulan II, disamping mulai meredanya tekanan krisis global sehingga perekonomianpun berangsur membaik, daya beli masyarakat pun mulai meningkat yang tercermin dari pertumbuhan konsumsi yang tinggi. Selain itu stabilitas pasar keuanganpun lambat laun bergerak ke arah positif yang ditandai dengan indikator pasar modal dan pasar uang yang jauh lebih baik dari kondisi awal tahun.
Pencapaian tersebut akhirnya mampu mendorong pemulihan ekonomi Indonesia sehingga dapat tumbuh 4,3% sepanjang tahun. Namun demikian kondisi pertumbuhan tersebut masih menyisakan beberapa tantangan mengingat faktor pendorong utama hanya di sisi konsumsi masyarakat. Sementara di sisi kinerja investasi maupun ekspor belum menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik.

Kondisi perekonomian cukup berpengaruh pada aktivitas sistem pembayaran. Nilai transaksi transfer dana di seluruh sistem pembayaran selama periode laporan mencapai Rp46,4 ribu triliun atau masih lebih rendah 4,2% dibandingkan tahun 2008. Sementara itu aktivitas transaksi tetap meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai 1,9 miliar transaksi atau naik 14,8%. Penurunan nilai transaksi terbesar dialami oleh transaksi kartu ATM dan kartu debet (account based card). Meskipun demikian dicatat pula adanya peningkatan nilai transaksi kartu kredit.

Berbagai langkah kebijakan juga diambil oleh Bank Indonesia selama tahun 2009 untuk menjaga koridor keamanan dan efisiensi penyelenggaraan sistem pembayaran serta pemenuhan aspek perlindungan konsumen. Produk kebijakan utamanya adalah penerbitan ketentuan baru mengenai penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik atau Electronic Money, inisiasi pengembangan infrastruktur sistem BI-RTGS dan BI-SSSS generasi II, pembentukan Self Regulation Organization (SRO) dan peningkatan pelayanan jasa perbankan kepada pemerintah. Di sisi lain, terdapat satu poin penting bagi penyelenggaraan sistem pembayaran yaitu dilakukannya penilaian terhadap penyelenggaraan sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) yang merupakan Systemically Important Payment System (SIPS). Penilaian ini dilakukan dalam rangka FSAP (Financial Sector Assessment Programe), dengan lebih memfokuskan pada aspek kepatuhan penyelenggaraan sistem BI-RTGS terhadap Core Principles for Sistemically Important Payment System (CP SIPS). Dalam satu tahun ke depan, kebijakan dan arah sistem pembayaran akan lebih difokuskan pada area peran dan kinerja Bank Indonesia, serta peningkatan efisiensi dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung terwujudnya efisiensi dan keamanan sistem pembayaran secara keseluruhan.

Kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal di tahun 2009 masih menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari kenaikan uang kartal yang diedarkan (UYD) dari sebesar Rp220,8 triliun menjadi Rp244,4 triliun atau meningkat sebesar 10,7%, namun dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya dan tercatat sebagai laju pertumbuhan terendah dalam 5 tahun terakhir. Laju pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 26,3%. Perlambatan pertumbuhan UYD tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional (4,5%) paska krisis keuangan global serta rendahnya tingkat inflasi yaitu 2,78%, yang merupakan tingkat terendah dalam satu dekade terakhir. Secara periodik, permintaan kebutuhan uang kartal pada tahun laporan masih dipengaruhi oleh faktor musiman seperti liburan sekolah dan hari raya keagamaan. Sementara itu penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang dilaksanakan pada triwulan III tidak berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan uang kartal secara signifikan. Melambatnya peningkatan kebutuhan uang kartal masyarakat juga tercermin dari terjadinya penurunan jumlah uang kartal yang keluar ke masyarakat dan perbankan dari Bank Indonesia (outflow) sebesar 9,3%. Sedangkan aliran uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (inflow) tercatat sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4,2%. Adapun jumlah pemusnahan uang kartal mengalami penurunan sebesar 29,4% dibandingkan tahun sebelumnya, sehubungan dengan penerapan kebijakan untuk menjaga tingkat ketersediaan uang kas tetap berada dalam kondisi yang cukup terutama dalam rangka menghadapi hari raya keagamaan dan tahun baru.

Selama periode laporan, terdapat berbagai isu strategis di bidang pengedaran uang yang perlu mendapat perhatian, antara lain kesiapan persediaan kas dalam jumlah yang cukup serta pemantauan terhadap kecukupan uang kartal dalam menghadapi Pilpres 2009, hari raya keagamaan, tahun baru, tingkat kelusuhan uang kartal di masyarakat yang cenderung meningkat, penanggulangan pemalsuan uang, dan pemenuhan kebutuhan uang pecahan kecil di daerah-daerah blank-spot. Selain itu, bencana alam yang sempat melanda beberapa wilayah di Indonesia juga menjadi salah satu perhatian yang harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang strategis dan tepat sehingga tidak menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat dan perbankan terhadap uang kartal.
Dalam rangka menghadapi isu strategis tersebut dan sesuai dengan misi Bank Indonesia di bidang pengedaran uang, yaitu memenuhi kebutuhan uang kartal dalam jumlah yang cukup, nominal yang sesuai, layak edar, dan tepat waktu, Bank Indonesia menempuh kebijakan yang mengacu pada tiga pilar manajemen pengedaran uang yaitu 1) Ketersediaan Uang Rupiah yang Berkualitas, 2) Layanan Kas Prima, dan 3) Pengedaran Uang yang Aman, Handal, dan Efisien. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan mengeluarkan dan mengedarkan uang pecahan Rp.2.000 TE 2009; melakukan upaya penanggulangan uang palsu secara preventif dan represif; penanganan operasional dan penyediaan kecukupan uang kartal di wilayah bencana alam, mendorong implementasi fungsi Cash Centre pada perbankan; pengelolaan penyetoran uang logam dalam rangka “koin prita”; serta melakukan penyempurnaan Blue Print Manajemen Pengedaran Uang.

Ke depan, kebutuhan uang kartal di masyarakat diperkirakan masih akan meningkat disertai dengan akan berkembangnya tuntutan stakeholders terhadap kelancaran sistem pengedaran uang. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia akan senantiasa melakukan pengembangan kebijakan pengedaran uang, antara lain melalui perencanaan kebutuhan uang secara komprehensif, meningkatkan peran layanan kas perbankan dalam menyediakan uang pecahan kecil tanpa fee dalam rangka clean money policy serta secara aktif melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi strategi komunikasi melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri keaslian uang Rupiah. Selain itu, Bank Indonesia akan mengeluarkan dan mengedarkan uang logam pecahan Rp1.000 dan redesain uang kertas pecahan baru Rp10.000. Dalam rangka mendorong perkembangan e-money sebagai substitusi uang pecahan kecil, akan dilakukan mapping stakeholders pengguna Uang Pecahan Kecil (UPK).

(Ringkasan Eksekutif - Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009)

Peran Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Sistim Keuangan

Peran Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Sistim Keuangan


I. Pendahuluan
Stabilitas sistim keuangan telah menjadi sasaran yang penting dalam kebijakan
ekonomi keuangan selama beberapa puluh tahun terkahir terutama paska krisis
Asia pada tahun 1998.
Pada tahun 1980an, deregulasi terhadap pasar keuangan terutama pemberian
kredit atau pemberian fasilitas sejenisnya dari bank serta pengaturan aliran modal
antar negara telah dihapuskan secara bertahap di beberapa negara. Kondisi ini
telah menyebabkan adanya fondasi yang kuat untuk mengembangkan sektor
keuangan sehingga lebih cepat dari pertumbuhan dari sektor�]sektor ekonomi
lainnya. Dalam phase ini, sistim keuangan telah berkembang secara struktural dan
menjadi lebih komplek. Instrument keuangan telah berkembang menjadi beraneka
ragam, aktivitasnya lebih terdiversifikasi dan risikonya lebih rumit dengan
perubahan yang sangat dinamis. Sektor keuangan juga menjadi lebih terintegrasi
dan terkait erat satu sama lain dari segi dimensi industri maupun secara
geographis, sehingga sulit diidentifikasi originalitasnya dan siapa yang bertanggung
jawab apabila terjadi permasalahan.
Sejalan dengan pertumbuhan yang pesat di sektor keuangan, maka diikuti pula
dengan berbagai permasalahan yang semakin sulit terdeteksi secara lebih dini.
Krisis di sektor keuangan biasanya berkaitan dengan siklus "boom" dan "bust"
terhadap nilai asset dan kredit. Terjadinya perkembangan pertumbuhan yang cepat
harga property dan kredit konsumsi telah menjadi indicator awal permasalahan
instabilitas. Pertanyaanya: apakah kebijakan moneter dapat digunakan untuk
memitigasi perkembangan yang pesat tersebut? Paper ini akan mengulas beberapa
pertanyaan terkait dengan: (1) Apa yang disebut stabilitas sistim keuangan?; (2)
Bagaimana melakukan analisisnya agar bisa melakukan deteksi lebih dini dan
mengambil kebijakan mitigasinya; (3) Bagaimana kerja sama antar otoritas untuk
mendukungnya; (4) Dengan apa kita bisa menjaga stabilitas sistim keuangan.

II. Apa yang dimaksud stabilitas sistim keuangan
Meskipun beberapa negara telah menaruh perhatian cukup besar terhadap
stabilitas sistim keuangan, deskripsi tentang "stabilitas sistim keuangan "tetap
masih menjadi diskusi yang hangat.
Agar rumah tangga dan perusahaan korporasi dapat secara optimal melakukan
perannya yaitu mengkonsumsi barang�]barang dan juga melakukan investasi secara
berkesinambungan, maka harus ada sistim keuangan yang berperan secara baik
dalam hal melakukan intermediasi dari para penyimpan dana (surplus unit) dan
peminjam dana (deficit unit), memberikan layanan pembayaran transaksi, dan
melakukan realokasi risiko secara baik.
Dalam pendekatan pemahaman yang lebih sempit atas stabilitas sistim keuangan
dapat dilakukan dengan mendefinisikan sebaliknya yaitu menghindari adanya
"instabilitas sistim keuangan" dimana telah terjadi gangguan terhadap
perekonomian. Definisi ini lebih melihat dari sisi kebalikannya dari kondisi yang
stabil serta bagaimana mengupayakan untuk menghindari terjadinya instabilitas.
Gangguan terhadap perekonomian ditandai dengan timbulnya biaya yang harus
dibayar oleh pemerintah. Beberapa tahun terakhir terlihat bahwa biaya dari krisis
ini cukup besar bila dibandingkan dengan GDP suatu negara. Dari pengalaman juga
menunjukan bahwa krisis keuangan dapat terjadi baik dinegara berkembang
maupun di negara maju serta dapat menimbulkan dampak ikutan ke negara lain.
Begitu terdapat biaya yang menjadi beban negara untuk penyelamatan sistim
keuangan, maka dapat dikatakan bahwa sudah terjadi instabilitas di sistim
keuangan. Penyelematan oleh pemerintah dimaksudkan agar biaya yang
ditimbulkan dari krisis dapat diminimalisir.
Definisi stabilitas sistim keuangan yang banyak dipakai dibeberapa negara
mengkombinasikan atas tiga hal yatiu: terjadi alokasi resources dengan baik
sehingga proses intermediasi bisa berjalan dengan normal, berbagai indikator
sistim keuangan masih memenuhi batas stabil dan belum ada dana publik yang
dipakai untuk penyelamatan sistim keuangan.

III. Bagaimana otoritas melakukan analisis stabilitas sistim keuangan?
Setelah pemahaman stabilitias sistim keuangan dan sasaran yang akan dicapai
disepakati dan dipahami oleh otoritas, maka pelaksanaan analisis simpul simpul
kerawanan yang dapat menyebabkan instabilitas akan dapat dilakukan dengan
mudah dalam organisasi bank sentral. Terdapat dua pendekatan yang saling
melengkapi :
Pertama, kita perlu memfokuskan kepada berbagai faktor risiko yang berasal dari dalam sistim keuangan itu sendiri yaitu terdiri dari lembaga keuangan, pasarkeuangan dan infrastruktur keuangan seperti settlement yang dilakukan oleh bank sentral (RTGS) maupun lembaga settlement lainnya. Unsur internal sistim keuangan ini akan selalu dihadapkan kepada berbagai faktor risiko seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operational. Analisis atas berbagai risiko tersebut
telah semakin sulit beberapa tahun terakhir ini sejalan dengan sistim keuangan yang semakin komplek dan saling berkaitan baik antar industri maupun secarageographis. Peningkatan kompleksitas sistim keuangan di tunjukan dengan pesatnya pasar di credit derivatives. Instrument ini relative masih baru yang bentuknya bisa beraneka ragam. Meskipun instrument ini sangat baik untuk mitigasi risiko, namun terdapat kemungkinan bahwa tehnis penilaiannya akan rumit serta dapat menimbulkan
moral hazard atau rentan terjadinya spekulasi dan fraud. Lembaga keuangan baik yang melakukan mitigasi dengan menjual risikonya kepada pihak lain masih dapat terekspose risiko. Tanpa disadari bahwa risiko sistemik akan dapat manganulir persepsi bahwa risikonya telah dijual, sedangkan lembaga yang membeli risiko ternyata sudah terlalu besar risiko yang dibelinya dan tidak bisa dimitigasi ke lambaga lain. Kalau terjadi default atas maka hanya bailout dari otoritas yang dapat
menyelesaikannya. Melakukan analisis risiko yang berasal dari dalam sistim keuangan akan lebih jelas
kalau dapat dibedakan melalui dua pendekatan micro dan macroprudential. Microprudential analisis lebih mengarah kepada perkembangan dalam individu lembaga keuangan dengan lebih menaruh perhatian pada menghindari problem individual lembaga untuk melindungi kepentingan para deposan. Macroprudential analisis lebih mengarah kepada sistim keuangan secara keseluruhan dengan sasaran agar tidak terjadi permasalahan untuk menghindari biaya yang akan dibebankan kepada pemerintah (pembayar pajak). Untuk menghindari sistemik risk dilakukan analisis risiko terhadap semua unsur di sistim keuangan. Khusus untuk lembaga keuangan, analisis terhadap keterkaitan antar lembaga keuangan yang diakibatkan oleh permasalahan likuiditas maupun solvabilitas merupakan analisis macroprudential yang penting dalam menjaga stabilitas sistim keuangan. Kedua, pendekatan dengan menekankan risiko yang berasal dari luar sistim keuangan. Pendekatan ini telah dipahami oleh para pengambil kebijakan beberapa tahun terakhir. Perkembangan yang pesat perdagangan instrumen derivatives atas surat hutang dan harga assets, termasuk juga gangguan makro ekonomi sepertiturunnya harga komoditi serta terjadinya ketidak seimbangan dalam ekonomi dunia dan pasar keuangan akan dapat menimbulkan risiko instabilitas. Untuk melakukan identifikasi dari sumber instabilitas, kita memerlukan berbagai indikator yang dapat memberikan informasi tanda tanda terjadinya instabilitas. Dengan mendasarkan perbandingan beberapa indikator pada waktu tertentu
dengan pada waktu normal, maka kita bisa melakukan analisis seberapa besar perbedaan atas indikator instabilitas tersebut. Kalau perbedaannya besar dengan trend yang meningkat maka kita bisa mengindikasikan kondisi keuangan mengarah kepada isntabilitas. Namun demikian, sering sekali mendapatkan kesulitan untuk melakukan interpretasi atas berbagai indikator isntabilitas karena indikator normal kadang ]kadang sulit untuk ditentukan mengingat perkembangan ekonomi yang
sangat dinamis. Berbagai informasi yang belum secara terintegrasi dalam sistim keuangan merupakan faktor yang penting untuk dapat dijadikan judgment dalam melakukan analisis kondisi sistim keuangan. Analisis dampak negative atas guncangan ekonomi makro terhadap stabilitas sistim
keuangan juga dapat diterapkan. Macro stress testing merupakan pendekatan yangbiasanya digunakan dalam analisis ini dengan tujuan untuk mengukur ketahanan bank atau lembaga kuangan dalam menghadapi berbagai shocks atas kondisi ekonomi dan respon kebijakan makro ekonomi yang diperlukan dari otoritas. Berbagai skenario kondisi makro ekonomi dapat disimulasikan untuk melakukan pengujian atas ketahanan bank atau lembaga keuangan termasuk dalam kondisi ekstrim, pendekatan ini sering disebut micro stress testing. Lembaga keuangan dan pasar keuangan sudah semakin terintegrasi serta sangat tinggi ketergantungannya sehingga analisis keterkaitan antar lembaga dan pasar keuangan sangat membantu untuk mengukur sejauhmana permasalahan yang mungkin timbul di lembaga atau pasar keuangan dapat menimbulkan dampak sistemik di sistim keuangan.
Aliran dana masuk dan keluar di pasar keuangan telah meningkat cukup besar aktivitasnya di beberapa tahun terkahir. Transaksi oleh para pelaku pasar antar negara telah meningkat cukup pesat baik di pasar saham, obligasi dan juga financial instrumen lainnya seperti produk off�]shore dan derivatives. Pemerintah di berbagai negara banyak sekali mengeluarkan surat hutang untuk membantu memperbaiki cash flow anggaran belanjanya dan banyak para pelaku pasar yang melakukan
diversifikasi risikonya dengan melakukan hedging diberbagai pasar dunia. Analisis
dengan mendasarkan domain domestik ternyata tidak cukup sehingga global
analisis tentang pasar dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk melihat
secara lebih akurat simpul kerawanan di sistim keuangan.
Bank sentral mempunyai tanggung jawab khusus dalam melakukan analisis dan
monitor sistim keuangan. Terintegrasinya lembaga dan pasar keuangan dengan
pasar global telah membuat bank sentral perlu melakukan analisis sistim keuangan
global dalam laporan stabilitas sistim keuangannya yang dipublikasikan secara rutin. Pengembangan berbagai tool analisis merupakan tantangan bank sentral
agar dapat menangkap simpul kerawanan secara lebih dini.

IV. Bagaimana koordinasi antar otoritas untuk bersama ]sama menjaga stabilitas sistim keuangan.
Koordinasi antar otoritas ini sangat diperlukan dalam menjaga agar terhindar dari
krisis dan mempermudah dalam penyelesaian krisis apabila ternyata tidak dapat
dihindari. Dalam koordinasi ini, peran dan tanggung jawab masing�]masing otoritas
harus jelas dan dituangkan dalam undang�]undang. Tugas menjaga stabilitas sistim
keuangan ini dilakukan oleh bank sentral, dengan berkoordinasi dengan
pengawasan pasar keuangan dan menteri keuangan sebagai otoritas fiskal. Di
negara yang otoritas pengawasan lembaga keuangan dipisahkan dari bank sentral,
maka otoritas tersebut akan menjadi bagian dari otoritas yang harus melakukan
koordinasi dibawah menteri keuangan. Untuk mencapai sasaran dalam mencegah
dan menyelesaikan krisis, maka sharing informasi antar otoritas sangat diperlukan
baik dalam kondisi normal maupun krisis.
Dalam hal permasalahan disektor keuangan menyangkut bank yang operasinya
secara multinasional maka koordinasi akan menyangkut otoritas antar negara
dengan berbagai kerangka hukum yang berbeda. Sebagaimana yang terjadi
terhadap Lehman Brothers pada tahun 2008, otoritas di sejumlah negara terlena
melakukan koordinasi untuk melakukan assessment dampak penutupan lehman
brothers ini terhadap lembaga keuangan lain dan pasar keuangan dinegara lain.
Pandangan umum sementara ini, otoritas di suatu negara hanya bertanggung
jawab pengawasan terhadap bank yang didirikan dengan badan hukum di negara
tersebut, sedangkan bank disuatu negara yang didirikan dengan dasar hukum di
negara lain (ie. Kantor cabang bank asing) maka tanggung jawab pengawasannya
ada di home supervisory authorities. Permasalahan ini muncul apabila terdapat
bank yang beroperasi secara multinational dan mengalami permasalahan di kantor
pusatnya sehingga harus ditutup, maka secara legal seluruh kantor cabangnya
harus ditutup. Timbul permasalahan, bagaimana kalau kantor cabangnya yang
tersebar di negara lain tersebut sebenarnya operasinya masih bagus? Hal ini belum
ada jawabnya sampai saat ini.
Koordinasi secara global dalam pencegahan dan penyelesaian banking crisis ini
masih belum secara formal dibentuk. G20 pada saat ini sedang mencoba untuk
merumuskan bentuk koordinasi pencegahan dan penyelesaian krisis bank yang
beroperasi secara multinational, namun masih banyak kendala hukum yang
dihadapi mengingat masing masing negara mempunyai legal basis yang berbeda.
Permasalahan lain juga muncul berkaitan dengan bank yang operasinya sangat
besar dengan kantor diseluruh dunia baik dalam bentuk kantor cabang maupun
anak perusahaan yang jumlahnya bisa mencapai sekitar 8000, dengan kondisi ini
akan sangat sulit bagi kantor pusatnya untuk melakukan monitoring dan bank
sentral dinegara asalnya juga mengalami kendala untuk melakukan assessment
atas dampak dari permasalahan terhadap kemungkinan timbulnya krisis di negara
lain. Dalam hal bank tersebut harus dilakukan penyelamatan, permasalahan
muncul siapa yang akan bertanggung jawab untuk melakukan penyelematan.
Penjaminan dana nasabah juga bentuknya sangat beragam diantar negara,
sehingga penataan kembali sistim keuangan secara global perlu dilakukan segara
agar permasalahan krisis dapat dicegah lebih dini dan penyelesaian krisis dapat
dilakukan dengan baik.

V. Perangkat apa yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas sistim keuangan
Dalam menjaga stabilitas sistim keuangan, bank sentral harus melakukan
assessment atas kerentanan dan mengeluarkan regulasi apabila diperlukan agar
dampak negativenya dapat dihindari serta risiko sistemiknya dapat diminimalisir.
Assessment atas kerentanan terhadap lembaga keguangan, pasar keuangan dan
infrastrukturnya merupakan keharusan agar dapat menangkap simpul kerawanan
dan melakukan mitigasi lebih dini sebelum permasalahan terjadi. Pertanyaanya
yang sering muncul, bagaimana kita melakukannya dan kebijakan apa yang bisa
dilakukan agar stabilitas sistim keuangan tetap terjaga. Bank sentral merupakan
otoritas yang mempunyai banyak perangkat kebijakan untuk menjaga stabilitas
sistim keuangan.
Pertama�]tama peran lender of last resort dapat diterapkan pada saat terjadi
permasalahan likuiditas perbankan untuk mencegah terjadinya krisis yang bersifat
sistemik;
Kedua, bank sentral juga dapat melakukan operasi monetar dalam bentuk
intervensi di pasar valas maupun pasar likuiditas;
Ketiga, secara lebih dini bank sentral juga dapat mengatur laju pertumbuhan
kredit;
Keempat, dalam hal pengawasan microprudential berada di bank sentral, maka
pengawasan micro dapat secara mudah disinkronisasikan dengan kebijakan
macroprudential. Harmonisasi langkah pencegahan terhdap krisis ini sangat panting dilakukan dalam
kondisi masih normal. Dengan demikian regulasi�]regulasi yang bersifat macro
prudential untuk mencegah adanya sistemik risk dapat dikeluarkan oleh ban sentral untuk melaksanakantugasnya yang menyangkut kebijakan untuk menjaga
stabilitas sistim keuangan. Dalam hal pengawasan bank berada di bank sentral,
maka regulasi yang bersifat microprudential juga dapat dikeluarkan oleh bank
sentral secara simultan dan harmonis.
Peraturan kehati hatian diharapkan akan dapat menurunkan risiko kepada level
dimana bank mampu untuk menyerap dan juga untuk meningkatkan ketahanan
lembaga keuangan. Salah satu motive penerapan risk mangement dan Basel II
diharapkan untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan serta ketahanan
industri perbankan agar mempunyai permodalan yang sesuai dengan risiko yang
dihadapi. Peraturan kehati hatian juga dapat dipakai oleh otoritas untuk
memperlambat pertumbuhan yang terlalu cepat sehingga risikonya mudah
dikendalikan oleh bank. Buffer modal yang bervariasi juga dapat diterapkan untuk
mengantisipasi terjadi siklus boom dan burst akan meningkatkan ketahanan
perbankan dalam menghadapi shocks. Namun demikian methodelogi menentukan
permodalan yang counter cyclical ini secara tehnik sangat bervariasi dan
mengandung banyak kelemahan, dengan kemungkinan terjadi overstated tingkat
modalnya.

VI. Stabilitas sistim keuangan dan kebijakan moneter
Beberapa tahun terakhir ini hubungan antara kebijakan moneter dan stabilitas
sistim keuangan telah menarik banyak perhatian para pengambil kebijakan.
Stabilitas moneter dan sistim keuangan merupakan dua sasaran atas kebijakan
publik yang dilakukan oleh bank sentral. Dua sasaran ini saling melengkapi.
Stabilitas sistim keuangan mempunyai pengaruh yang positive terhadap stabilitas
harga. Pertama, stabilitas sistim keuangan akan menjamin adanya penawaran
kredit yang lebih stabil dan aliran modal yang stabil, dimana kedua hal ini
merupakan prasyarat untuk menjaga pertumbuhan yang sustainable; Kedua,
stabilitas sistim keuangan akan membantu effektivenya transmisi kebijakan
moneter. Stabilitas sistim keuangan secara implicit memberikan jalan bahwa
perubahan kebijakan moneter akan mempunyai dampak terhadap suku bunga
pasar sebagaimana yang diharapkan pengambil kebijakan. Dengan demikian,
perubahan kebijakan moneter akan mempengaruhi rumah tangga dan perusahaan
korporasi dan, pada akhirnya, inflasi serta mendorong kegiatan ekonomi.
Dilain pihak, stabilitas harga juga akan mempunyai dampak positive terhadap
stabilitas sistim keuangan. Keberhasilan kebijakan moneter akan sangat
mempermudah tercapainya stabilitas sistim keuangan dengan hilangnya
mispersepsi atas singal kebijakan moneter sehingga inflasi dapat dijaga pada
tingkat yang dikehendaki sesuai target. Inflasi yang rendah dan stabil akan memberikan rumah tangga dan perusahaan korporasi mendapatkan indikasi yang jelas atas perubahan harga, sehingga bisa melakukan alokasi sumber daya yang lebih effektive.
Namun demikian, stabilitas sistim keuangan dan stabilitas moneter kadang ]kadang memang tidak sejalan, pertanyaannya sejauhmana sasaran stabilitas sistim keuangan bisa dipertimbangkan dalam kebijakan stabilitas moneter. Kelihatannya telah terjadi kesepakatan diantara otoritas bank sentral bahwa dalam kondisi ekstreem, yang dapat membahayakan stabilitas sistim keuangan, maka kebijakan moneter bisa sementara diarahkan untuk mengatasi sementara permasalahan di sektor keuangan. Sebagai contoh, bank sentral telah melonggarkan likuiditasnya dalam kondisi krisis. Hal ini tidak pernah terjadi dalam kondisi normal.
Namun demikian, risiko terhadap instabilitas yang berasal dari ketidak seimbangan
di sektor keuangan (seperti capital inflow dan outflow melalui proses yang
panjang). Dalam kondisi demikian, pertanyaannya kembali menyangkut apakah
stabiltias sistim keuangan akan selalu dipertimbangkan secara explisit dalam
kebijakan moneter. Persoalan ini telah menjadi perdebatan oleh para pengambil
kebijakan di bank sentral setiap kali akan mengambil kebijakan moneter.
Dalam kenyataannya beberapa bank sentral telah menerapkan inflation targeting
yang lebih flexible dalam kebijakan moneternya dalam target horizon tertentu. Ini
bukti bahwa terdapat kemungkinan mempertimbangkan dampak dari ketidak
seimbangan di sektor keuangan terhadap proyeksi inflasi. Namun demikian perlu
digaris bawahi bahwa dampak negative dari ketidak seimbangan di sektor
keuangan akan terjadi dalam waktu yang relative lama, dan kemungkinan akan
jauh lebih lama dari horizon target inflasi. Dalam kondisi demikian, maka perlu
dipertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko apabila tidak memperhitungkan
dampak imbalance di sektor keuangan ini terhadap inflasi untuk jangka waktu
menengah dan panjang, terutama terhadap terjadinya turbulence perekonomian
dimasa mendatang. Dalam kondisi yang paling buruk, turbulence perekonomian
dapat menimbulkan krisis keuangan. Undang�]undang bank sentral di New Zealand
secara explisit mengatakan bahwa bank sentral dalam menetapkan kebijakan moneter harus mempertimbangkan effisiensi dan kesehatan sistim keuangannya. Di Norwegia juga menerapkan inflation targeting yang lebih flexible dengan mempertimbangkan stabilitas sistim keuangan dalam memformulasikan kebijakan moneternya, dengan pertimbangan bahwa ketidakseimbangan di sektor keuangan akan sangat berpengaruh terhadap inflasi dan output serta dapat menimbulkan ketidak stabilan di sistim keuangan. Seluruh bank sentral telah mendirikan unit khusus yang melakukan moitoring dan analisis terhadap kondisi sistim keuangan dan sektor riil terutama perilaku rumah tangga dan perusahaan korporasi sebagai input kebijakan moneter.

VII. Tantangan kedepan
Meskipun pemikiran tentang stabilitas sistim keuangan telah berkembang dan
diterapkan secara formal oleh sebagian besar bank sentral di seluruh dunia, namun
tetap tidak ada jaminan bahwa akan terhindar dari krisis yang bersifat sistemik.
Krisis pada tahun 2008 yang baru lalu membuktikan bahwa masih banyak
tantangan kedepan untuk lebih meningkatkan berbagai perhatian kita terhadap
pencegahan untuk menghindari terjadinya krisis dan penyelesain atas krisis itu
sendiri dengan pertimbangan bahwa sistim keuangan akan berkembang terus
sehingga dimungkinkan adanya sumber kerawanan yang belum terdeteksi
sebelumnya.
Peningkatan peraturan yang bersifat makroprudential merupakan agenda yang penting kedepan sebagaimana yang telah dicanangkan dari berbagai program bersama dibawah G20. Perkembangan capital inflow ke beberapa negara berkembang juga akan menjadi sumber kerawanan yang perlu menjadi perhatian bersama.

Semoga bermanmafaat Kawan.....!!!

Tujuan dan Kerangka Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.


Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter.

Apa itu ITF I Mengapa ITF? I Bagaimana ITF diterapkan?

Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melaui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi.

ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA



ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA


Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API. Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional. Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.

SEKILAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

SEKILAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.


Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah
Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dokumentasi tentang Perbankan Syariah:

INDIKATOR PERBANKAN NASIONAL

DEFINISI STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sebenarnya belum memiliki definisi baku yang telah diterima secara internasional. Oleh karena itu, muncul beberapa definisi mengenai SSK yang pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Di bawah ini dikutip beberapa definisi SSK yang diambil dari berbagai sumber:



” Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan.”

” Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik.”

” Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.”

Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

Meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Berbagai perkembangan tersebut selain dapat mengakibatkan sumber-sumber pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam, juga dapat mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut.

Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat forward looking (melihat kedepan). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi risiko yang akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang. Atas dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis sampai seberapa jauh risiko berpotensi menjadi semakin membahayakan, meluas dan bersifat sistemik sehingga mampu melumpuhkan perekonomian.






PENTINGNYA STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.



Pelajaran berharga pernah dialami Indonesia ketika terjadi krisis keuangan tahun 1998, dimana pada waktu itu biaya krisis sangat signifikan. Selain itu, diperlukan waktu yang lama untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Krisis tahun 1998 ini membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga perekonomian yang berkelanjutan. Sistem keuangan yang tidak stabil cenderung rentan terhadap berbagai gejolak sehingga mengganggu perputaran roda perekonomian.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan seperti:
Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif.
Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas.
Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik.

Atas dasar kondisi di atas, upaya untuk menghindari atau mengurangi risiko kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan sangatlah diperlukan, terutama untuk menghindari kerugian yang begitu besar lagi.

INSTITUSI PERBANKAN DI INDONESIA

INSTITUSI PERBANKAN DI INDONESIA

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah

TENTANG BI ( BANK INDONESIA )

STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA

Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.


Kedudukan BI Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

MACAM MACAM / JENIS BANK DAN PENGERTIANNYA

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Berikut di bawah ini adalah macam-macam dan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia beserta arti definisi / pengertian masing-masing bank.
Jenis-Jenis Bank :
1. Bank Sentral
Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.
2. Bank Umum
Bank umum adalah lembaga keuangan uang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.
3. Bank Perkreditan Rakyat / BPR
Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi / sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

Search